Jakarta, BBPPMPV BMTI — Melalui semangat kolaborasi, BBPPMPV BMTI mengawali agenda kerja 2026 dengan menyelenggarakan Rakor Program Upskilling Reskilling Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) Vokasi dan Penjaminan Mutu. Pertemuan ini menjadi wadah sinergi antara ASN balai, 15 Dinas Pendidikan Provinsi di wilayah binaan, serta mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang akan menjadi pendamping teknis dalam peningkatan kompetensi tenaga pendidik sepanjang tahun.

Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia industri dalam meningkatkan kompetensi guru vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta standar industri, sekaligus mendukung implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dalam pendidikan vokasi.

Dr. Anwar Sidarta, S.Si., M.Si., selaku Kepala BBPPMPV BMTI, menekankan pentingnya keselarasan antara kompetensi guru vokasi dengan dinamika dunia industri. Melalui program peningkatan keterampilan yang terstruktur, ia berharap kualitas tenaga pendidik di wilayah binaan meningkat secara signifikan. Strategi perluasan lokasi pelatihan melalui Pusat Belajar menjadi langkah nyata BBPPMPV BMTI agar manfaat program dapat menyentuh lebih banyak guru kejuruan dan mampu menjawab tantangan zaman secara efektif.

“Program upskilling dan reskilling PTK vokasi dirancang agar selaras dengan standar industri serta mampu menjawab tantangan transformasi pembelajaran,” ujar Anwar.

Arah Strategis Pendidikan Vokasi Nasional

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D., secara resmi membuka rapat koordinasi dengan menekankan urgensi penguatan vokasi nasional. Di bawah bendera Kemendikdasmen, beliau menyatakan bahwa vokasi harus hadir sebagai solusi atas tantangan produktivitas SDM Indonesia. Menurutnya, pendidikan vokasi yang berkarakter adalah instrumen vital untuk mencetak generasi yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

Dalam paparannya, Dirjen Vokasi PKPLK menguraikan sejumlah isu strategis, antara lain tantangan produktivitas nasional, kebutuhan lapangan kerja masa depan, meningkatnya permintaan terhadap sumber daya manusia dengan keahlian tinggi dan spesifik, serta pergeseran sejumlah pekerjaan administratif akibat perkembangan teknologi.

Ia menegaskan bahwa pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Hingga saat ini, tercatat 1.178 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) telah bekerja sama dengan 975 mitra industri, mengembangkan kompetensi di bidang STEM dan non-STEM. Selain itu, implementasi Teaching Factory (TEFA) telah diterapkan di 11.496 SMK atau sekitar 85 persen, melalui pembelajaran berbasis produksi nyata yang relevan dengan teknologi dan industri 4.0.

Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) juga terus ditingkatkan melalui 8.223 kemitraan aktif, yang mendukung pelaksanaan magang dan sertifikasi. Di sisi pengembangan pendidik, pemerintah telah melaksanakan pelatihan bagi 6.599 guru, memfasilitasi 297 guru magang industri, serta mengembangkan roadmap pelatihan melalui pola IN–ON–IN, Training of Trainers (ToT), dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Kebijakan Upskilling Reskilling dan Penjaminan Mutu Tahun 2026

Agenda rakor dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan Program Upskilling dan Reskilling PTK Vokasi serta Penjaminan Mutu BBPPMPV BMTI Tahun 2026, termasuk penjelasan mengenai struktur anggaran kegiatan peningkatan kompetensi dan penjaminan mutu. Paparan tersebut disampaikan oleh Kabag Tata Usaha BBPPMPV BMTI, Heri Sutanto, S.Kom., M.Kes. Dalam pemaparannya, Heri menegaskan komitmen BBPPMPV BMTI untuk memastikan seluruh program dilaksanakan secara terencana, akuntabel, dan transparan, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran vokasi di wilayah binaan.

Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Pada hari kedua, rakor difokuskan pada upaya sinkronisasi kebijakan antarunit dan pemangku kepentingan. Sesi diawali dengan pemaparan mengenai ekosistem pendidikan vokasi yang bermutu serta pemerataan akses pendidikan berkualitas untuk semua, yang disampaikan oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK).

Paparan oleh Dr. Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A. dari Direktorat SMK

Mewakili Direktorat SMK, Dr. Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A., menguraikan peta jalan kebijakan peningkatan kompetensi PTK serta penjaminan mutu pendidikan vokasi untuk tahun 2026. Penjelasan ini selaras dengan strategi yang dipaparkan oleh para Kepala Bidang PTK/SMK dari Dinas Pendidikan Provinsi mitra, yang menekankan pada implementasi rencana tindak lanjut pascapelatihan. Selain itu, ditekankan pula pentingnya pelaksanaan pola magang mandiri yang dijalankan secara paralel di tiap provinsi sebagai langkah penguatan kompetensi nyata bagi para peserta.

Diskusi Panel oleh Kabid PTK/SMK Diknas Provinsi Mitra 

Diskusi yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi mitra BBPPMPV BMTI ini menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan program peningkatan kompetensi PTK vokasi agar berdampak nyata di satuan pendidikan dan dunia kerja.

Sesi berikutnya menyoroti program kolaborasi mitra industri dalam pelatihan upskilling dan reskilling PTK vokasi tahun 2026. Kolaborasi ini dipandang sebagai kunci dalam memastikan kesesuaian kompetensi guru dengan kebutuhan riil dunia kerja. Rapat kemudian ditutup dengan finalisasi perangkat pelatihan serta rencana pengadaan peralatan pendukung peningkatan kompetensi.

Melalui rakor ini, BBPPMPV BMTI menegaskan perannya sebagai simpul strategis penguatan mutu pendidikan vokasi nasional, dengan mendorong kolaborasi lintas sektor, peningkatan kompetensi pendidik yang berkelanjutan, serta keselarasan kebijakan pusat dan daerah demi terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.***(Penulis : Doni TP, Editor : Herna).